Besar Santunan dan Iuran/Sumbangan Wajib Pertanggungan Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Jakarta, 13 Februari 2017 – Dalam rangka meningkatkan perlindungan dasar kepada masyarakat, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan untuk meningkatkan besar santunan kepada korban kecelakaanalat angkutan penumpang umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan. Dengan peraturan baru ini, santunan kepada korban kecelakaan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) meningkat hingga 100% tanpa diikuti dengan kenaikan iuran/sumbangan.
Peningkatan santunan dimaksud termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 /PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 15/2017)  dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut dengan  PMK Nomor 16/2017).
Kedua PMK tersebut di atas merupakan penyesuaian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dibentuk untuk dapat memberikan santunan kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan umum, dan masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan dasar kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kementerian Keuangan bersama dengan PT. Jasa Raharja (Persero) selaku perusahaan yang ditunjuk Pemerintah untuk menjalankan program dana pertanggungan wajib kecelakaan, memandang perlu untuk meningkatkan nilai santunan. Peningkatan nilai santunan dilakukan karena telah terjadi perubahan pada faktor kebutuhan hidup dan inflasi, antara lain kenaikan biaya rumah sakit, obat-obatan, dan kenaikan biaya penguburan. Selain peningkatan nilai santunan, juga dipandang perlu untuk memberikan manfaat baru berupa penggantian biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan penggantian biaya ambulans karena dapat berperan menyelamatkan jiwa korban di saat kritis.
Di sisi lain, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, peningkatan nilai santunan dan pemberian manfaat baru tidak diikuti dengan peningkatan besaran Iuran Wajib (IW) maupun Sumbangan Wajib (SW). Hal ini didukung oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut.
⦁    Selama 8 (delapan) tahun terakhir, jumlah penumpang angkutan umum dan jumlah kendaraan bertambah secara signifikan.
⦁    Di saat yang bersamaan, proporsi jumlah penumpang yang mengalami kecelakaan atau jumlah korban kecelakaan lalu lintas cenderung menurun.
⦁    Proyeksi keuangan yang disusun oleh PT. Jasa Raharja (Persero) menunjukkan ketahanan dana untuk memberikan kenaikan santunan masih memadai, meski besaran IW dan SW tidak dinaikkan.
Adapun materi pokok pengaturan dalam kedua PMK tersebut adalah sebagai berikut.
⦁    Besar Santunan dan tambahan manfaat baru kepada korban kecelakaan penumpang umum di darat, sungai/danau, feri/penyeberangan, laut dan korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah:
⦁    santunan bagi ahli waris korban yang meninggal dunia naik 100%;
⦁    penggantian biaya perawatan dokter naik 100%;
⦁    penggantian biaya penguburan (jika tidak ada ahli waris) naik 100%; dan
⦁    manfaat baru berupa penggantian biaya ambulans dan penggantian biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
⦁    Besar Santunan dan tambahan manfaat baru kepada korban kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di udara adalah:
⦁    santunan bagi ahli waris korban yang meninggal dunia dan penggantian biaya perawatan dokter tidak mengalami kenaikan (tetap);
⦁    penggantian biaya penguburan (jika tidak ada ahli waris) naik 100%; dan
⦁    manfaat baru berupa penggantian biaya ambulans dan penggantian biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
⦁    Iuran Wajib untuk Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara dan Sumbangan Wajib untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tidak mengalami kenaikan (tetap).
⦁    Mekanisme pengenaan denda karena keterlambatan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
PMK Nomor 16/2017 juga mengatur mengenai mekanisme pengenaan denda keterlambatan pembayaran Sumbangan Wajib dari semula flat rate denda 100% menjadi progressive rate (terlambat 1-90 hari=25%; 91-180 hari=50%; 181-270 hari=75%; lebih dari 270 hari=100%), dengan pengenaan denda maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).


Kedua PMK ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017 dan akan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Juli 2017. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup kepada PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melakukan persiapan yang dibutuhkan, antara lain penyesuaian sistem dan teknologi pendukung, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lain. Dengan demikian,  kedua PMK ini dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia.


Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Pusat Kebijakan Sektor Keuangan
Badan Kebijakan Fiskal
Gedung Radius Prawiro Lt. 6
Telp. (021) 3483 3208 Fax. (021) 3483 3207