Kenaikan Besar Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Umum dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Jakarta, 12 Mei 2017 – Hari ini, Kementerian Keuanga bersama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kepolisia Republik Indonesia, serta didukung oleh PT Jasa Raharja (Persero), menyelenggarakan Sosialisasi Kenaikan Besar Santuan Korban Kecelakaan Penumpang Umum dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Aula Dhanapala.

Sosialisasi ini diselenggarakan  guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait Penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyebrangan, Laut, dan Udara (PMK Nomor 15/2017) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (PMK Nomor 16/2017). Kedua PMK yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017 tersebut, menggantikan PMK Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang umum di Darat, Sungai/danau, Ferry atau Penyeberangan, Laut dan Udara dan PMK Nomor 36/PMK/010/2008 tentang besar santunan dan sumbangan wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Kebijakan Strategis Dalam PMK Nomor 15/2017 dan PMK Nomor 16/2017

    Pertama, santunan kepada korban kecelakaan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) meningkat hingga 100% dengan rincian sebagai berikut:

  1. Ahli waris korban meninggal dunia mendapatkan santunan sebesar Rp. 50.000.000, 00 (Semula Rp 25.000.000,00);
  2. Santunan bagi korban cacat masih tetap sesuai persentase tertentu dari santunan korban meninggal dunia (Yang telah dinaikkan menjadi Rp 50.000.000,00);
  3. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan meningkat menjadi Maksimal Rp 20.000.000,00 (Semula Rp 10.000.000,00);
  4. Penggantian biaya penguburan meningkat menjadi Rp. 4.000.000,00 (semula Rp 2.000.000,00) bagi korban yang tidak memiliki ahli waris;

Pemerintah mengamati telah terjadi peningkatan harga-harga umum yang cukup signifikan sejak besar nilai santunan ditetapkan pada tahun 2008. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan daya beli yang cukup signifikan dan tergerusnya manfaat yang diterima oleh korban seperti penggantian biaya perawatan dan pengobatan dimana masyarakat yang menjadi korban luka-luka harus mengueluarkan dana pribadi untuk biaya perawatan dan pengobatan yang nilainya diatas besar nilai santunan yang diberikan. Dengan adanya kenaikan besar santunan, diharapkan manfaat dan perlindungan yang diterima oleh korban lebih memadai.

Kedua, terdapat manfaat baru yang diberikan kepada korban kecelakaan berupa:

  1. Penggantian biaya pertolongan pertama paling besar Rp 1.000.000; dan
  2. Penggantian biaya untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan paling besar Rp 500.000,00.

Pemerintah memandang perlu untuk memberikan manfaat baru berupa penggantian biaya untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan dan biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Melalui pemberian manfaat baru tersebut. Pemerintah berharap agar komplikasi atau fatalitas lebih lanjut yang mungkin terjadi apabila korban terlambat ditangani dapat dikurangi, sehingga dapat menyelamatkan jiwa korban di saat kritis.

Ketiga, kenaikan besar santunan kepada korban kecelakaan tidak diikuti dengan kenaikan besar  Iuran Wajib (IW) maupun Sumbangan Wajib (SW) sebagai wujud kehadiran Negara untuk perlindungan kepada segenap warga negara Indonesia.

Kebijakan ini diambil berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

  1. Selama delapan tahun terakhir, jumlah penumpang angkutan umum dan jumlah kendaraan bertambah secara signifikan. Di saat yang bersamaan, proporsi jumlah penumpang yang mengalami kecelakaan atau jumlah korban kecelakaan lalu lintas jalan cenderung menurun;
  2. Proyeksi keuangan yang disusun oleh PT Jasa Raharja (Persero) menunjukkan bahwa ketahanan dana yang tersedia masih memadai untuk memberikan kenaikan santunan, meski besaran iuran wajib kecelakaan penumpang dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan tidak dinaikkan; dan
  3. Walaupun kebijakan ini dapat membawa konsekuensi berkurangnya jumlah keuntungan dan jumlah dividen PT Jasa Raharja (Persero) yang harus disetor ke kas negara untuk jangka pendek, namun pemberian perlindungan yang memadai yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan kemampuan daya beli masyarakat merupakan prioritas utama Pemerintah.

Keempat, pertauran ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2017. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup kepada PT Jasa Raharja (Persero)selaku penyelenggara program untuk melakukan persiapan yang dibutuhkan, antara lain penyesuaian system dan teknologi pendukung, penyiapan sumber daya manusia serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lain.  Selain itu, Pemerintah menyadari bahwa risiko terjadinya kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan yang melaju di jalan dan pertambahan kendaraan yang melaju di jalan dan pertambahan penumpang yang mengendarai kendaraan umumsehubungan dengan adanya arus mudik dan arus balik Lebaran 2017 pada bulan Juni 2017.

Pemerintah berharap agar tersedia perlindungan yang memadai kepada masyrakat untuk mengantisipasi risiko terjadinya kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan selama arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2017 dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia.

Khusus dalam PMK Nomor 16/2017, diatur perubahan mekanisme pengenaan denda keterlambatan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan LaLu Lintas Jalan (SWDKLJJ) dari semula dikenakan flat rate sebesar 100% dari kewajiban pembayaran SWDKLJJ dengan nilai maksimal Rp 100.000,00 menjadi progressive rate dengan nilai maksimal Rp 100.000,00, dengan rincian:

  1. Terlambat 1-90 hari dikenakan denda sebesar 25%;
  2. Terlambat 91-180 hari dikenakan denda sebesar 50%;
  3. Terlambat 181-270 hari dikenakan denda sebesar 75%; dan
  4. Terlambat lebih dari 270 hari dikenakan denda sebesar 100%.

Informasi lebih lanjut:

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Gedung Radius Prawiro Lt.6

Jalan Dr.Wahidin Nomor 1

Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3483 3208 Fax. (021) 3483 3207