Reporter: Sponsored | Editor: Evelyne Lee
BANDUNG - Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi periode bakti 2019-2024 baru saja dilakukan di beberapa daerah. Tapi, belum juga bisa terbilang seumur jagung usia pelantikan itu, isu-isu liar mulai menghinggapi, tak terkecuali yang menyebutkan bahwa para anggota dewan ini ‘menggadaikan' surat keputusan pengangkatan mereka untuk mendapatkan kesempatan mengakses fasilitas kredit.
bank bjb sebagai salah satu pelaku industri keuangan sekaligus bank pembangunan daerah menyampaikan bahwa, pemberian kesempatan guna mengakses fasilitas kredit menjadi salah satu lini usaha inti perbankan. Dalam praktiknya, perbankan akan mengajukan sejumlah persyaratan kepada calon debitur, di mana jenis persyaratan berbeda-beda tergantung fasilitas kredit yang hendak diakses, tak terkecuali persyaratan SK pengangkatan kepegawaian.
"Untuk membangun usaha yang sehat, tentu diperlukan standar-standar baku yang bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan usaha, termasuk dalam hal pemberian kesempatan mengakses kredit bagi debitur. Perbankan memerlukan informasi yang akurat tentang calon debitur sebagai bahan rujukan untuk dianalisis dan dipertimbangkan apakah yang bersangkutan berhak mendapatkan fasilitas kredit atau belum. Hal ini kami lakukan sebagai upaya mitigasi risiko usaha perbankan," ujar Sekretaris Perusahaan bank bjb, M. As'adi Budiman.
Dalam praktiknya, penyertaan sejumlah persyaratan, termasuk SK pengangkatan pegawai ini merupakan sesuatu yang lazim dan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Regulator sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan karena berbagai persyaratan tersebut telah merujuk pada ketentuan yang berlaku. Perbankan sendiri membutuhkan SK dan sejumlah persyaratan yang disertakan sebagai bukti legal status kepegawaian debitur untuk menghindari potensi fraud yang merugikan. Sehingga kurang tepat apabila disebutkan “Gadai”, ini hanya kredit biasa, dan bukan sistem gadai. Dalam sistem gadai, bila tidak sanggup melunasi maka ada barang yang disita, SK tidak mungkin disita, tidak bisa diperjualbelikan, karena secara nominal juga tidak memiliki harga.
Perbankan memiliki banyak jenis produk kredit yang disesuaikan dengan karakter kemampuan serta kebutuhan masyarakat sebagai debitur potensial. Khusus untuk kalangan anggota dewan dan calon debitur lain yang memiliki pendapatan tetap, bank bjb memiliki produk andalan dalam berupa Kredit Guna Bhakti (KGB). Produk ini bisa dipakai untuk berbagai keperluan multiguna.
Beberapa calon debitur berpenghasilan tetap yang bisa menikmati bjb KGB ini antara lain PNS, Anggota TNI/Polri, Pegawai Tetap Lembaga Negara/Instansi Pemerintah Non PNS, Pegawai BUMN/BUMD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten, Pegawai Swasta, Pegawai Yayasan/Unit Usaha Yayasan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Sedangkan sejumlah persyaratan yang harus dimiliki di antaranya formulir permohonan bjb Kredit Konsumer, Surat Keputusan pengangkatan pegawai asli, daftar gaji yang dibuat oleh bendahara gaji dan disetujui oleh atasan langsung, fotokopi ledger gaji dan tunjangan terakhir atau yang dipersamakan dan telah dilegalisir oleh bendahara gaji, Kartu TASPEN/KTPA ASABRI/Kartu Identitas sejenis asli, KTP pemohon beserta pasangan (jika status menikah) asli, fotokopi NPWP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kartu Pegawai(KARPEG)/Kartu Tanda Anggota/yang dipersamakan dengan kartu pegawai, fotokopi Surat/Akta Nikah (untuk pemohon berstatus menikah).
bjb KGB ini merupakan salah satu produk andalan Kredit Konsumer bank bjb. Meskipun masuk kategori kredit konsumtif, kenyataannya bjb KGB bersifat multiguna dan bisa digunakan untuk keperluan konsumtif maupun produktif, seperti misalnya modal usaha. Terlebih, kini telah terjadi perubahan paradigma karena bjb KGB ini banyak digunakan untuk site income ketimbang mengejar kemewahan atau kebutuhan konsumtif lainnya.
“Langkah bisnis yang kami lakukan selalu berorientasi pada visi pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan. Di sisi lain kami juga menyadari ruh bank bjb sebagai bank pembangunan daerah yang memiliki cita-cita sekaligus tanggung jawab untuk mendorong kemajuan masyarakat sebagai mitra untuk bertumbuh bersama,” tutup As’adi.
Langkah-langkah mitigasi risiko yang dilakukan bank bjb sejauh ini berjalan baik. Terbukti kualitas kredit bank bjb selalu berhasil dijaga dengan baik. Tercatat rasio kredit macet alias Non Performing Loan (NPL) bank bjb dapat bertahan di level 1,7% atau lebih baik dibanding rasio NPL industri perbankan yang sebesar 2,61%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
